Indonesia Kilometer 2045

Oleh Muchsin Ismail, Praktisi Pendidikan

 blljafer

Sejak Indonesia dikilometer nol, kilometer 1945, di awal keberangkatannya sudah dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang tidak mudah. Tetapi berkat kematangan dan kedewasaan founding father, krikil-krikil tajam tersebut bisa dilaluinya dengan baik. Perjalan historis ini kerap direcoki dengan berbagai tindakan instrupstif, yang mencoba mereduksi sampai mencoba menggantikan idiologi bangsa. Di kilometer 1965, terjadi tindakan sabotase pembelokan arah sejarah secara massif menuju rute komunisme oleh Partai Komunis Indonesia yang upaya ini menelan banyak korban nyawa. Lagi-lagi berkat pertolongan Yang Maha Kuasa, upaya tersebut  berhasil digagalkan oleh pemerintah dengan Angkatan Daratnya, dan bersama-sama rakyat.

Jauh sudah rute yang telah ditempuh bangsa ini. Ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa harus terus di munajatkan dan karena do’a dan ikhtiar bersama tanpa lelah kini sudah sampai dikilometer 2017. Dikilometer 2007-2008, kita bisa mendapatkan pelajaran sangat berharga, yakni bahwa situasi eksternal sangat memengaruhi perjalanan kita. Krisis moneter, pada waktu yang melanda Asia, termasuk Indonesia tidak mampu dengan cepat diantisipasi sehingga menimbulkan gelombang demontrasi yang kemudian berakibat tumbangnya rezim orde baru, dan lahirnya orde reformasi.

Stabilitas Politik

Untuk sampai dikolometer 2045, seratus tahun usia perjalanan Indonesia, maka perubahan ekonomi-sosial-politik harus mendapat perhatian serius. Beberapa tahun terakhir perubahan ekonomi-sosial-politik kerap terjadi disuatu belahan dunia lain yang dampaknya sangat terasa di tanah air, sebagai misal, gonjang-ganjing skandal mortage di Amerika telah menimbulkan krisis tak hanya di Amerika tapi menjalar begitu cepat di seluruh dunia.

Selain menyimak dan merespon dengan cerdas perubahan makro di dunia, di tanah air sendiri, dibutuhkan kemampuan untuk menyiptakan iklim politik yang kondusif. Karena kondisi politik yang tidak mampu dijaga dengan baik akan berakibat fatal terhadap kelangsungan perjalanan bangsa. Indonesia kita yang jika diimajinasikan berada di top of five negara termaju dunia maka mensyarakatkan politik yang demokratis dan stabil.

Kegaduhan politik, terlebih berujung pada chaos secara politik, akan mengakibatkan keterpurukan sebuah bangsa. Bukankah kokohnya perekonomian suatu negara tidak bisa dilepaskan dengan stabiltas politiknya. Sedikit saja isu negatif mengenai kondisi pemerintahan dan stabilitas politik bisa menimbulkan gejolak dalam pasar. Dan mencermati apa yang telah terjadi di Zimbabwe, sungguh merupakan potret buram betapa berharganya stabilitas politik. 

Kondisi politik Zimbabwe yang tidak stabil telah menghancurkan seluruh persendian bangsa itu. Zimbabwe, seperti diceritakan Salim Kartono, CEO DRTV Group, pernah mengalami inflasi sebesar 231.000.000% pada oktober 2008 sehingga seorang Zimbabwe yang memiliki uang 100 miliar hanya cukup untuk membeli 3 butir telur saja. Akhirnya pemerintahan Zimbabwe mengambil langkan pemangkasan nilai uang untuk mengatasi perekonomian mereka yang semakin terpuruk karena hiper inflasi 2,2 juta persen, uang 10 miliar dolar Zimbabwe dipotong nilainya menjadi hanya 1 dolar Zimbabwe (2010: 43).

Akar persoalan Zimbabwe adalah pemimpin politik yang paranoid, gila kekuasaan. Adalah Robert Mugabe yang sejak kemerdekaan Zimbabwe pada 1980 mengklaim kemenangan pemilu April 2008. Kemenangan pemilu yang cacat politik dengan melakukan serangkaian terror terhadap Morgan Tsvangirai, pimpinan oposisi, dan memilih langkah mundur dari panggung kontestasi serta menewaskan tidak kurang dari 103 penduduk.  Itulah bentuk political will yang tidak sehat yang membuat kebangkrutan negara Zimbabwe.

Belajar dari Zimbabwe, sebagai masyarakat, bangsa dan negara, kita bisa sampai dikilometer berapapun dengan pencapaian apapun yang kita kehendaki, salah satu syaratnya membutuhkan politik yang stabil dengan berpegang teguh kepada cara-cara konstitusional yang kita sepakati bersama. Oleh Karena itu cara-cara meraih kekuasaan diluar koridor konstitusi harus dilawan bersama-sama.